Salaman dengan AHY, Moeldoko: Namanya juga Rekan Satu Kabinet

Untuk kali pertamanya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu di satu tempat yang sama.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi dimulai pukul 09.30 WIB. Sidang kabinet salah satunya membahas soal Persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

Sebelum Jokowi memasuki Istana Negara, para menteri dan kepala lembaga negara saling menyapa dan berbincang akrab satu sama lain. Termasuk, AHY yang baru pertama kali mengikuti sidang kabinet paripurna dan menyapa para menteri-menteri lain.

AHY tiba lebih dulu di Istana Negara. Saat Moeldoko datang, AHY sedang berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanam Hadi Tjahjanto serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Sementara Moeldoko, lebih dulu menyapa serta mengobrol dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. AHY sendiri sedang berdiri tak jauh dari Moeldoko.

Kemudian, Moeldoko menghampiri AHY yang sedang asyik mengobrol dengan Hadi Tjahjanto. Moeldoko dan putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun bersalaman dan berbincang sejenak.

Saat rapat dimulai, Moeldoko duduk di barisan depan. Sedangkan AHY duduk di barisan kedua di belakang Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

AHY dan Moeldoko memang memiliki hubungan yang tak baik karena terlibat konflik di Partai Demokrat. Pada 1 Februari 2021, AHY mengumumkan bahwa kursi kepemimpinannya yang baru diduduki selama 11 bulan ada yang mencoba merebut secara paksa.

Dia menyebut, salah satu aktornya berasal dari lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini didapatinya 10 hari sebelum tanggal 1 Februari 2021 yang berasal dari aduan kadernya.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY kala itu di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," sambungnya.

AHY menyebut bahwa aksi ini bagian dari kudeta partainya. Perlahan-lahan muncul nama-nama seperti Nazaruddin, Johnny Alen Marbun, Max Sopacua, dan Marzuki Alie. Belakangan, dari anak buah AHY, yaitu Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, terlontar nama Kepala KSP Moeldoko.

Para kader bintang Mercy yang mendukung AHY memanas. Bahkan, putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sempat menyurati Presiden Jokowi untuk meminta penjelasan soal adanya nama Moeldoko.

Jual beli argumen terjadi antara kubu AHY dengan Moeldoko. Bahkan, perlahan-lahan kader seperti Max Sopacua, Johnny Alen Marbun, terang-terangan menyatakan gerah dengan kakak dari Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ini.

Perlawanan para kader Demokrat itu disambut dengan pemecatan oleh AHY. Bukannya mereda, aksi ini pun memicu saling gugat bahkan ke meja hijau bahkan sampai membuat Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

Sampai akhirnya pemilihan ketua umum, Moeldoko berhasil mengungguli Marzuki Alie dalam hitung cepat. Tak disangka-sangka, ternyata Moeldoko tiba, dia pun langsung menggunakan jaket kebesaran Demokrat berwarna biru. Di depan pendukungnya, dengan lantarang dirinya menyebut KLB Deli Serdang adalah konstitusional.

"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata dia.

Kubu Moeldoko pun membawa hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham pada Selasa 9 Maret 2021. Berbagai perang opini yang terbuka pun tetap dilemparkan dua kubu.

Namun, pada akhir Maret 2021, Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan hasil KLB Deli Serdang tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan, seperti perwakilan dari DPD, DPC dan tak ada mandatnya

Kubu Moeldoko juga pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung hingga PTUN. Namun, gugatannya ditolak dan AHY dinyatakan sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah.